Arsul Sani Tanggapi Positif Usulan Tumpak Panggabean Agar Dewas KPK Miliki Kewenangan

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi positif usulan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tentang perlunya Dewas KPK memiliki kewenangan, tidak hanya tugas saja.

“Saya ingin langsung saja, bagaimana kalau UU KPK kita revisi lagi, tetapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri. Menurut hemat saya, memang UU Nomor 19 Tahun 2019 itu memang ada hal-hal yang harus disempurnakan, salah satunya adalah yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Opung Tumpak,” kata Arsul pada saat mengikuti raker Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/3/2021).

Read More

banner 300250

Arsul menilai, UU bukanlah kitab suci, karena buatan manusia, buatan pemerintah, dan DPR RI, karena itu tidak ada masalah apabila harus direvisi lagi.

“Ya harus bisa direvisi kalau memang kebutuhan ke depannya dirasakan tidak lagi menunjang untuk sebuah performa atau kinerja kelembagaan yang lebih baik lagi,” jelas Waketum DPP PPP ini.

Arsul Sani mengaku, secara pribadi dirinya mendukung revisi UU KPK apabila hal tersebut memang dikehendaki KPK.

“Ya monggo, saya pribadi termasuk orang yang bersedia kalau itu memang dikehendaki oleh jajaran internal KPK untuk menyempurnakan,” ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Masih terkait dengan rencana revisi UU KPK, Arsul menuturkan Ketua KPK Firli, ketika didorong oleh Komisi III DPR RI untuk melakukan perluasan organisasi selalu mengatakan, KPK terhambat menambah kedeputian.

“Karena di Pasal 26 UU 30/2002 bidangnya hanya ada 4, tapi Pimpinan KPK sekarang berani. Saya ingin bertanya sekaligus, dasar hukum dan pemahaman apa yang dipergunakan oleh Pimpinan KPK untuk melakukan perluasan organisasi karena ada ketentuan Pasal 26 UU No 30/2002 yang berubah,” beber Arsul.

Legislator asal Dapil Jateng 5 ini berpendapat, seharusnya memang sebaiknya KPK dan DPR RI apabila mau bicara tertib hukum ya sekalian saja.

“Pasal 26 yang menyangkut tentang bidang-bidang KPK itu diperluas, minimal kalau ke depan itu dibutuhkan diperluaskan tanpa mengubah UU maka diberi ayat. bahwa perluasan itu misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, saya kira itu menurut hemat saya,” tutup Arsul Sani. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *