Bamsoet: Pembentukan PPHN Harus Jadi Konsensus Semua Kekuatan dan Stakeholder Bangsa

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Memang saya sadari pro-kontra ini timbul karena adanya kecurigaan dan pendekatan politik praktis di mana ada dugaan, tudingan MPR RI memiliki agenda terselubung, sehingga dapat memperpanjang masa jabatan atau menambah periode jabatan Presiden, yang sama sekali belum dibahas oleh kami.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjadi Keynote Speaker Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bersama Aliansi Kebangsaan dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/10/2021).

Read More

banner 300250

Bamsoet menegaskan, MPR RI tidak ingin ada penumpang gelap dalam hal pengadaan kembali PPHN ini.

“Jadi penting saya ingatkan kembali, hadirnya pokok-pokok haluan negara yang merupakan rekomendasi 2 periode MPR RI sebelumnya dan sekarang ditugaskan kepada kami di periode ini, tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial,” ujar Waketum Partai Golkar ini.

Bamsoet mengungkapkan, pokok-pokok negara ini tetap akan disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap yaitu 2 periode dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik.

“Sebenarnya perjalanan bangsa ini kesimpulan atau statement daripada aliansi kebangsaan, kejatuhan atau pergantian pemimpin nasional kita yang belum waktunya, Gus Dur maupun Pak Habibie kalau tidak salah, itu adalah merupakan kecelakaan sejarah. Karena bagaimanapun juga seharusnya MPR RI tidak dalam posisi memberhentikan, ini adalah kajian daripada aliansi kebangsaan,” papar Ketua Umum IMI ini.

Bamsoet menjelaskan, keberadaan PPHN yang berdasarkan kajian dua periode MPR RI ini merupakan suatu langkah agar Bangsa Indonesia memiliki arah yang jelas, ke mana akan dibawa oleh para pencetus bangsa ke depannya.

Bamsoet pun mengingatkan, pandemi Covid-19 seperti saat ini merupakan momentum untuk merenung secara dalam bagaimana kita evaluasi perjalanan Bangsa Indonesia dengan UUD hasil amandemen keempat,

“Apakah telah memberikan hasil yang baik buat Bangsa Indonesia? Apakah telah mensejahterakan rakyat kita dan apakah konstitusi kita ini sudah pada relnya dengan semangat para pendiri bangsa yang ada ketika bangsa ini dimerdekakan? Apakah justru ada titik lemah-titik lemah sedikit menyimpang? Inilah waktunya kita melakukan evaluasi,” tegas Ketua DPR RI ke-20 ini.

Bamsoet mengatakan, pihaknya juga sudah mendengar pro-kontra yang begitu kuat tentang gagasan, perlunya kembali menghadirkan PPHN melalui amandemen terbatas.

“Memang, sebagian menolak dan sebagian lagi mendukung, karena ujungnya apapun ceritanya, ini sangat tergantung pada kekuatan politik yang ada di Tanah Air kita,” beber Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini.

Yang ideal, menurut legislator asal Dapil Jateng 7 ini, adalah hal ini harus menjadi konsensus semua kekuatan dan stakeholder bangsa ini setuju, artinya sepaham,

“Ini baru yang ideal karena kita akan merumuskan suatu bangsa dalam puluhan tahun mendatang. Setidaknya kita dapat gambaran 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045, bangsa kita akan seperti apa. Apakah akan begini-begini saja, atau ada perubahan yang signifikan. Kira-kira begitu,” pungkas Bamsoet. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *