DK PWI Pusat: Pelarangan Siaran Langsung Langgar UU Pers

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira.com. Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (DK PWI Pusat) menegaskan, bahwa pelarangan siaran langsung dan penghentian terhadap siaran pers nasional dinilai sebagai pelanggaran atas UU 40/1999 tentang Pers (UU Pers) dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

“Pasal 4 ayat 2 UU Pers menegaskan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran,” ujar Ketua DK PWI Pusat, Ilham Bintang dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (10/12/2016).

Ilham menerangkan, penjelasan pasal 4 ayat 2 UU Pers itu menerangkan bahwa penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran tidak berlaku pada media cetak dan elektronik.

Hal ini sejalan dengan pengertian pers dalam UU Pers dan isi Pasal 42 UU 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), wartawan penyiaran dalam melaksankan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

DK PWI Pusat mengingatkan, perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers tidak hanya ditujukan kepada pers cetak, melainkan juga semua jenis pers yang memenuhi persyaratan, termasuk pers elektronik, televisi, radio dan siber.

Dalam pertimbangan UU Pers dengan terang benderang disebutkan pers nasional harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun.

“Permintaan untuk tidak menyiarkan sesuatu dengan ancaman, secara terselubung atau pun terang-terangan, tindakan pembredelan dan pelarangan serta penghentian siaran terhadap karya jurnalistik, merupakan bagian dari penyensoran dan menghalang-halangi tugas pers,” tegasnya.

DK PWI mengeluarkan pernyataan tersebut, terkait munculnya wacana dari pihak tertentu yang berbau intervensi terhadap kemerdekaan redaksi menentukan dan menyiarkan berita serta upaya membolehkan pelarangan siaran langsun dan penghentian terhadap siaran pers nasional.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Yosep “Stanley” Adi Prasetyo mengumpulkan para pimpinan redaksi media elektronik untuk membahas soal teknis peliputan persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama.

Dengan dalih untuk menghindari gesekan yang terjadi di publik, Stanley mengusulkan agar media-media elektronik tidak menyiarkan live proses persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

“Keputusan ini adalah setelah berkaca dari peliputan kasus Jessica atau “kopi sianida” yang sebenarnya telah melanggar asas praduga tak bersalah,” katanya, kemarin.

Stanley mengklaim usulan ini menjadi kesepakatan para pimpinan redaksi televisi yang hadir. MP-JMP

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *