DPR : Sudutkan MUI, Kapolri Pancing Konflik

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira.com. Ucapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional dinilai telah memancing antipati dan konflik.

“Seharusnya Kapolri duduk bersama untuk musyawarah dan bertukar pikiran dengan MUI, bukan pernyataan menyudutkan.” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid kepada media di Jakarta, ditulis Rabu (18/1/2017).

Dalam sejarah perjalanan, katanya, keberadaan lembaga MUI sendiri sudah ada puluhan tahun dan diinisiasi langsung oleh pemerintah justru berbagai fatwa MUI itu menjaga persatuan dan kebhinnekaan.

Sodik menegaskan, MUI adalah lembaga ulama. Ulama adalah pewaris Nabi yang bertugas membimbing dan mengawal umat agar tetap di jalan Allah SWT dan Rasul-nya.

Sedangkan pernyataan Tito menunjukkan kekurangsiapan dan kekurangmatangan untuk memangku jabatan yang strategis di NKRI. Namun, dia yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI meski pernyataan Tito melukai umat Islam.

“Saya menyarankan agar Presiden Jokowi mencari sosok Kapolri yang lebih matang daripada Tito. Pasalnya, pernyataan Tito tersebut tidak berlandaskan kajian yang matang terkait fatwa MUI ganggu stabilitas keamanan nasional,” kata politisi Gerindra itu.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, semestinya Presiden Jokowi jika tidak ingin salah urus masalah fundamen dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencari sosok yang lebih matang dan mumpuni untuk posisi Kapolri.

Menurutnya, pernyataan Tito itu tidak bijak. Sebagai Kapolri semestinya tidak boleh berbicara seperti itu. Karena fatwa MUI itu merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya secara baik dan benar.

“Jadi tidak benar jika fatwa lembaga tempat berkumpulnya para ulama itu mengganggu stabilitas keamanan nasional,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu,

Dia menegaskan, fatwa MUI itu tidak sama skali mengandung hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK}. Jakarta, Selasa (17/1/2017), menyebut bahwa fatwa MUI berdampak pada gejolak stabilitas keamanan nasional.

“Yang menarik, belakangan ini ketika fatwa memiliki implikasi luas dan dapat menimbulkan dampat terhadap stabilitas gangguan kamtibmas yang berpengaruh ke sistem hukum kita,” kata Tito.

Dia mencontohkan, fatwa larangan untuk menggunakan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam.  Kemudian, ada juga sikap MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tito melanjutkan, munculnya fatwa ini memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Kemudian gerakan tersebut memobilisasi opini masyarakat bahwa fatwa MUI merupakan keputusan tegas bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan suatu pidana.

“Padahal, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang. Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat jadi termobilisasi, muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI,” paparnya. MP-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *