Dukung Pilkada Aceh 2022, F-PD DPR RI terima kunjungan Komisi I DPRA

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Komisi I DPR Aceh (DPRA) yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Yunus beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI. Rombongan diterima langsung oleh anggota F-PD antara lain: Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang F-PD, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2/2021).

Muslim, yang merupakan anggota DPR RI F-PD Dapil Aceh, dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Muslim juga menegaskan, Partai Demokrat, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, utamanya perihal menyangkut Pilkada 2022. “Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai Amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” ujarnya.

Kemudian, Tgk. Muhammad Yunus mewakili Komisi I DPRA menceritakan tujuan rombongan ke Jakarta, di mana mereka nantinya akan audiensi dengan Komisi II DPR RI perihal tindak lanjut RUU Pemilu.

M. Yunus menegaskan, masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada dilaksanakan di 2022. “Saya mengapresiasi Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan kami. Kedatangan kami telah mendapat dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kab/Kota,” ungkapnya.

Selanjutnya, M. Yunus juga berharap, Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh. “Kita tau bersama Pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan Partai Demokrat punya semangat yang sama mengawal ini,” tuturnya.

Menanggapi aspirasi Komisi I DPRA ini, Wahyu Sanjaya yang mewakili F-PD memberikan gambaran bagaimana pembahasan RUU Pemilu di Parlemen berjalan. Pasang surut nya pembahasan yang akhir-akhir ini marak tak lepas dari Pemerintah yang bersikukuh Pilkada tetap di 2024.

Wahyu Sanjaya yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, standing Partai Demokrat jelas, yaitu menginginkan Pilkada sesuai dengan jangka waktu masing-masing daerah. “Khusus untuk Aceh sesuai arahan Ketum dan Sekjen yang juga didukung penuh oleh Ketua Fraksi, Tahapan Pilkada harus merujuk pada UUPA sebagai amanah MoU Helsinki,” jelasnya.

Wahyu yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengaku, pihaknya siap menampung aspirasi untuk kemudian dibahas di Komisi.

Wahyu pun menambahkan, lima anggota F-PD di Komisi II pun berkomitmen penuh memberikan dukungan kepada kawan-kawan dari Aceh dalam mengawal proses ini. “Diminta ataupun tidak, kami akan terus memperjuangkan kepentingan Masyarakat Aceh,” tukas legislator asal Dapil Sumsel 2 ini.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini diakhiri dengan makan siang bersama, sebelum rombongan melanjutkan pertemuan dengan Komisi II DPR RI. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *