Dukung RUU PDP Segera Disahkan, Poempida: Hukuman Berat Harus Diberikan Pada Setiap Pelanggar

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Di era digital 4.0 ini yang dituju adalah mengimplementasikan revolusi Industri 4.0 ini. Kita ingin yang mengejar namanya kesejahteraan berbasis digital, ini memang harus diupayakan. Namun, hal ini sangat banyak musuhnya. Salah satu musuh yang paling mengancam adalah keamanan data.

Demikian disampaikan Ketua Umum (Ketum) Orbital Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatullah kepada para wartawan saat menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Legislasi (Forleg) bertajuk ‘Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/6/2021).

Poempida mengaku, dirinya mendukung penuh Komisi I DPR RI yang saat ini tengah membahas RUU PDP dan mengusahakan agar RUU PDP ini secepatnya disahkan, lantaran keberadaan UU PDP tersebut sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kebocoran dari suatu data itu, kalau kita mereferensi kepada basis perlindungannya ini dilindungi oleh UUD pasal 28 (G) tentang data pribadi, sehingga kebocoran data adalah sebenarnya merupakan pelanggaran yang inkonstitusional dan menjurus pada tindakan makar, sehingga hukuman bagi setiap pelanggar harus berat sekali,” kata Poempida.

Menurut Poempida, kepada setiap pelanggar UU PDP nantinya harus dihukum berat, jangan hanya berupa denda saja karena hal tersebut lebih parah dari korupsi.

“Misalnya saya, kalau data saya tiba-tiba besok hilang, ini namanya pencurian identitas dan ini yang paling parah, bagaimana eksistensi seseorang sebagai WNI harus dilindungi oleh negara ini, besok tiba-tiba tidak jelas, dia tidak punya negara, tidak punya alamat, tidak punya akun, dan macam-macam. Hal ini bukan sebuah candaan, ini bisa terjadi,” imbuh anggota DPR RI periode 2009-2014 ini.

Oleh karena itu, lanjut Poempida Hidayatullah, di dalam konteks menjaga data ini harus tersedia instrumen hukuman seberat-beratnya.

“Seberat-beratnya itu ya silahkan sajalah teman-teman di DPR mungkin dengan dari pemerintah memformulasikannya, tapi kalau saya melihat kalau di beri ruang selesai kita,” tutur Poempida.

Lebih jauh, Poempida mengingatkan, kasus pencurian data merupakan hal yang sangat serius.

“Ini serius sekali, jadi saya mendorong dan mengimbau kepada teman-teman di DPR dan pemerintah, hal ini serius dan harus benar-benar dijaga,” tegas Poempida.

Poempida mengaku, pada tahun 2012, saat dirinya masih menjadi anggota DPR RI, dirinya pernah mengingatkan Menkominfo saat itu Tifatul Sembiring mengenai data di SIM Card.

“Data itu harus benar-benar ada orangnya, karena itu bisa dipakai untuk macam-macam dan sangat rawan untuk disalahgunakan,” ingat Poempida.

Lebih lanjut, Poempida menambahkan, pembobolan data dapat terjadi karena Indonesia selalu menanggap remeh penyimpanan data, padahal di dalam melihat resiko itu kita harus melakukan mitigasi dari awal.

“Nah Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, lembaga-lembaga di Indonesia harus punya mekanisme mitigasi risiko itu, karena kalau tidak kita jadi pemadam kebakaran semua, ibaratnya kejadian kemarin pembobolan pada data base BPJS kesehatan,” pungkas Poempida Hidayatullah. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *