Dyah Roro Dorong Penguatan Fungsi Koordinasi dan Dukungan Anggaran DEN

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan keberadaan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam melakukan koordinasi lintas sektoral, pasalnya keberadaan DEN tidak diperkuat melalui payung hukum seperti peraturan presiden (Perpres).

Roro menyebut, DEN memiliki tugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

“Yakni dengan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral,” kata Roro kepada para awak media, Selasa (15/6/2021).

Roro mengungkapkan, untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, DEN dipayungi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

“Kedua, untuk penetapan rencana umum energi nasional, DEN berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selanjutnya, tutur Roro, untuk penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, DEN diperkuat dengan Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi.

“Untuk poin 4, Dewan Energi Nasional ini kurang kuat untuk melakukan koordinasi lintas sektoral/kementerian. Perlu adanya Peraturan Presiden yang membuat semuanya terkoordinasi dengan baik,” tegas Roro.

Roro berharap, dengan adanya payung hukum seperti Perpres, DEN bisa melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dengan baik.

“Termasuk lebih mempunyai rasa tanggung jawab atas peran dan fungsi DEN yang dimiliki,” ungkap Roro.

Roro menekankan, DEN pada dasarnya dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan kebijakan lintas sektoral, namun dalam kenyataannya belum maksimal karena Perpres sebagai kelengkapan dari eksekusi lintas sektoral belum ada.

“Perpres ini penting karena membuat kerja DEN di lintas kementerian mudah, karena ada Peraturan Presiden-nya yang menjamin tiap-tiap sektor yang mempunyai irisan sektor energi bisa kerja maksimal,” kata Roro.

Selain penguatan pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, Roro juga menyoroti soal kecilnya anggaran DEN.

Menurut Roro, dengan kewenangan yang begitu besar dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, semestinya DEN diberikan dukungan anggaran yang memadai.

“Anggaran DEN juga sangat disayangkan, tahun ini ada dikisaran 40 Miliar (Rp 46 Miliar), dengan besaran itu DEN tidak bisa maksimal dalam menjalankan tupoksi. Kita mendorong agar DEN diberikan dukungan anggaran di Tahun 2022,” pungkas Dyah Roro Esti.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *