Guspardi Gaus: Sertifikat Tanah Elektronik Jangan Tambah Beban Masyarakat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan agar terobosan kebijakan Kementerian ATR/BPN dengan sertifikat tanah elektronik jangan menambah beban masyarakat dan tidak serta merta diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang terpenting kebijakan sertifikat elektronik harus transformatif, sehingga berdampak baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir kasus pertanahan serta jangan menimbukan misinformasi di masyarakat,” kata Guspardi kepada para awak media, Rabu (10/2/2021).

Read More

banner 300250

Guspardi menghimbau, teknis penyelenggaraan kebijakan E-Sertifikat ini harus informatif dan komunikatif. “Dilaksanakan secara bertahap mulai dari kota besar, lembaga dan instansi pemerintah lalu badan hukum baru setelah itu masyarakat luas,” ujar politisi PAN itu.

Guspardi pun menyarankan, penerapan kebijakan ini juga perlu kehati-hatian dan keseriusan karena menyangkut keamanan data dan membutuhkan dana yang besar. “Prinsip akuntabilitas harus dijaga untuk menghindari kebijakan ini dijadikan lahan korupsi baru,” tegasnya.

Guspardi mengungkapkan, saat ini berkembang informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Diberitakan, sertifikat fisik milik masyarakat akan ditarik dan digantikan sertifikat ekektronik (E-Sertifikat). “Hal ini membuat bingung masyarakat, bagaimana prosesedur dan mekanisme pergantiannya. Apakah akan dilakukan secara gratis atau berbayar,” tuturnya.

Guspardi Gaus mengatakan, banyak pertanyaan dan distorsi informasi yang berkembang di masyarakat terhadap kebijakan ini. “Terutama masyarakat di daerah pedesaan, karena akses jaringan informasi dan pemahaman masyarakat terkait teknologi belum memadai. Karena memang masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang cukup dan memadai terkait kebijakan ini,” ungkap legislator asal Dapil Sumbar 2 ini.

Guspardi juga mendesak sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No 1 Tahun 2021 seharusnya sudah dilakukan dalam tahap perumusan, sehingga ketika kebijakan ditetapkan tidak menimbulkan kebingungan dan reaksi negatif dari masyarakat. “Sehingga bisa menutup celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan masa ‘transisi’ pertukaran sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik,” sambung Guspardi.

Selanjutnya, saran Guspardi, Permen ini juga harus dapat menghilangkan praktik ‘mafia tanah’ yang masih berkeliaran. “Persoalan ini harus juga menjadi ‘concern’ pemerintah untuk membasmi dan menyelesaikannya,” imbuh anggota DPRD Sumbar 3 periode ini.

Oleh karena itu, lanjut Guspardi, pemerintah harus serius dan sungguh menjalankan program ini. “Perlu sosilasi massif dan edukatif untuk menjelaskan kepada publik seperti apa bentuk dokumen dan mekanisme sertifikat tanah elektronik ini,” tegasnya.

Di samping itu, tambah Guspardi, program digitalisasi ini jangan mengulangi kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanan KTP Elektronik (E-KTP) yang banyak menimbulkan masalah. “Pemerintah wajib bertanggung jawab penuh terhadap jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen elektronik berupa data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat,” tandas anggota Baleg DPR RI ini.

“Dukungan SDM yang handal dan berkompeten juga tak kalah penting untuk memastikan pengembangan teknologi informasi BPN sampai tingkat bawah dapat terealisasi,” pungkas Guspardi Gaus.

Secara terpisah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan, kementeriannya tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.

Menurut Sofyan, sebagian masyarakat yang salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini. “Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik,” katanya.

Selain sertifikat elektronik, empat layanan elektronik telah diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun lalu, yakni Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *