Jelang KLB, Jamiluddin Ritonga: Negara Harus Lindungi Partai Demokrat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Para senior yang sudah dipecat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. KLB ini akan dihadiri 1200 peserta yang diperkirakan memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Mencermati sepak terjang para senior itu, tentu sulit dipercaya dapat melaksanakan KLB dalam waktu singkat. Keraguan itu muncul mengingat ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk terselenggaranya KLB.

Read More

banner 300250

Demikian diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Jumat (5/3/2021).

Jamiluddin mengungkapkan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC yang disetujui oleh Majelis Partai. “Para senior yang sudah dipecat itu dipastikan tidak dapat memenuhi persyaratan KLB. Sebab, hampir semua DPD dan DPC sudah berikrar setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” kata Jamiluddin.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, pelaksanaan KLB yang akan dilaksanakan di Sibolangit sudah dapat dipastikan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat. Jadi, kalau KLB tetap dapat digelar, maka dugaan adanya intervensi dari eksternal khususnya yang memiliki kekuasaan tampaknya bukanlah isapan jempol,” ujar Penulis Buku Metodologi Penelitian Komunikasi ini.

Menurut Jamiluddin, aroma intervensi itu semakin merebak dengan adanya pernyataan Darmizal bahwa Moeldoko akan menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pada KLB tersebut. “Tentu aneh kalau KLB mengusung Moeldoko sebagai calon terkuat ketua umum. Sebab, hasil survei menunjukkan elektabilitas Moeldoko sangat rendah dan jauh dibawa AHY. Di;sini jelas terjadi kontralogika dalam pelaksanaan KLB,” tegas Dosen Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Jamiluddin Ritonga menilai, apabila Moeldoko jadi calon kuat ketua umum Partai Demokrat, tentu akan membuat masyarakat menduga intervensi kekuasaan nyata adanya. “Intervensi ini juga yang diduga membuat panitia dalam waktu singkat akan dapat mendatangkan 1200 peserta ke Sibolangit untuk menghadiri KLB,” terangnya.

Jamiluddin menjelaskan, apabila praktik politik seperti itu tetap dibiarkan, maka partai politik akan kehilangan kemandiriannya. “Partai politik yang tidak dikehendaki akan dengan mudah diintervensi dan dikuasai. Hal ini jelas akan membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia,” tutur Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Karena itu, imbuh Jamiluddin, negara harus hadir melindungi partai politik dari intervensi kekuasaan, khususnya petualang politik yang menghalalkan semua cara. “Saatnya Presiden Jokowi menertibkan para petualang politik. Sebab kalau mereka ini dibiarkan, stabilitas politik nasional akan terganggu,” desaknya.

Jamiluddin menambahkan, tidak menutup kemungkinan kader Partai Demokrat pendukung AHY akan marah besar bila negara membiarkan KLB tetap berlangsung. “Apalagi kalau pemerintah menyetujui ketua umum hasil KLB, gejolaknya akan membesar dan dalam jangka panjang. Ini tentu tidak dikehendaki mengingat bangsa ini butuh stabilitas untuk menangani Covid-19,” pungkas Jamiluddin Ritonga. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *