Jubir HTI: Ada Kekuatan Besar Kriminalisasi Ulama

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira.com. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menduga ada kekuatan besar yang bermain dalam kriminalisasi ulama pasca Aksi Bela Islam.

“Kekuatan besar itu bermain dengan memanfaatkan aparat kepolisian. Yang mengkhawatirkan kepolisian cenderung semakin refresif,” ujar Ismail seperti dilansir hizbut-tahrir.or.id, Minggu (15/1/2017).

Menurutnya, polisi saat ini punya kewenangan yang yang melampau batas yang berbahaya karena akan digunakan sebagai alat politik  yang represif.

Kecenderungan represif ini ditopang oleh gabungan kekuatan legal sebagai aparat, ditambah kekuatan intelijen  (BIN) yang dipimpin unsur kepolisian.

“Serta kelompok-kelompok anarkis termasuk GMBI yang dipelihara elit kepolisian. Di belakang itu, ada kepentingan asing, aseng dan asong,” katanya.

Pernytaan tersebut, lanjutnya, hanya mungkin bisa dibantah melalui fakta. Karena pernyataan di atas juga timbul berdasarkan fakta juga.

Fakta yang dimaksud Ismail di antaranya ada kriminalisasi tokoh-tokoh Islam seperti kepada Habib Rizieq Shihab di Bandung, Tengku Zulkarnaen di Sintang dan Hj Irena Handono di Jakarta dan lainnya.

Misalnya, kasus Tengku Zulkarnaen yang memenuhi undangan resmi Bupati Sintang, tiba-tiba dihadang kelompok tertentu sambil mengacung-acungkan senjata tradisional di apron Bandara Sintang ketika hendak turun dari pesawat terbang.

Ismail mempertanyakan, bagaimana bisa kelompok yang melakukan tindakan anarkis itu masuk apron bandara bahkan bawa senjata? Itu hanya mungkin terjadi bila ada pembiaran oleh polisi.

“Polisi tahu bahwa Ustadz Tengku itu akan datang jam itu dengan pesawat tersebut. Jadi yang disebut gabungan antara kekuasaan legal, intelijen, dan akses kepada kelompok-kelompok anarkis sangat nyata,” paparnya.

Terkait kasus di Bandung, ia juga merasa heran bagaimana bisa kekerasan itu terjadi tak jauh dai Mapolda Jabar. Dan yang lebih mengherankan adalah respon setelah itu. Alih-alih korban itu dilindungi, tetapi justru malah dipersalahkan.

“Sementara yang melakukan kekerasan malah dilindungi, dijenguk polisi dan disebarkan melalui akun resmi Humas Polri, bahwa GMBI adalah korban dari anarkisme FPI. Padahal faktanya FPI yang diserang GMBI,”  ungkap Ismail.

Semua ini bisa terjadi, tegasnya, karena ada kolaborasi kekuatan legal, intelijen dan anarkis.  Menurutnya, hal ini sangat berbahaya karena akan memperuncing pertentangan antar kelompok dan konflik horisontal.

Ismail menegaskan, kejadian ini merupakan aksi balas dendam dari terganggunya kepentingan asing, aseng dan asong pasca penistaan agama yang dilakukan Ahok. Karena semua ini terjadi setelah Aksi 212 berlangsung super damai.

“Semestinya semua orang bergembira, tetapi nyatanya ada yang berduka dan geram karena kok damai. Jadi tidak punya alasan, akhirnya mencari-cari alasan untuk mendiskreditkan umat Islam. Yang pertama adalah tokoh-tokohnya,” jelasnya.

Di belakang Ahok, terangnya, ada kepentingan politik yang besar terkait dengan kepentingan bisnis. Dan bisnis tersebut terkait dengan pejabat. Sebagaimana tampak pada kasus Reklamasi dan Sumber Waras yang terus diulur-ulur oleh KPK.

Namun, ketika Ahok menistakan agama aparat tidak bisa berkelit lagi tatkala umat Islam marah hingga puncaknya terjadi pada Aksi 212. Hal ini, tambah Ismail, tampak sekali aparat menjadi alat politik jahat dari kelompok tertentu. MP-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *