KETUA DPD KSPSI BANTEN DESUR: INPRES BPJS KETENAGAKERJAAN AKAN GAGAL TANPA PENGAWASAN KETAT

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA, MP — Ketua DPD KSPSI Propinsi Banten, Dedi Sudarajat (Desur) menyebutkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa gagal tanpa disertai pengawasan yang ketat untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Desur yang juga Ketum FSP KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan) dalam diskusi publik/webinar yang diadakan oleh Indonesian Workers Institute (IWI) Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bekerjasama dengan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei 2021.

Read More

banner 300250

Diskusi yang dipandu aktivis pekerja dan buruh, HM.Jusuf Rizal (Chairmant IWI FSPTSI-KSPSI) itu mengambil topik sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan manfaat lebih bagi pekerja (termasuk wartawan), buruh dan masyarakat serta peran media online Indonesia.

Dedi Sudarajat alias Desur merupakan tokoh muda kharismatik kelahiran Serang, Banten yang digadang-gadang sebagai Calon Ketum KSPSI periode 2021-2026 menggantikan Yorrys Raweyai.

Dedi Sudarajat alias Desur (kanan)

Dalam paparannya, ia menyebutkan lemahnya pengawasan dapat menjadi faktor gagalnya implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 nanti. Ini menjadi kritikal poin yang harus dibenahi guna menggenjot kepesertaan.

Selain itu diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat serta penyempurnaan administrasi Kepesertaan yang lebih mudah dan tidak berbelit dalam klaim.

“Niat baik Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, buruh dan masyarakat Indonesia tidak akan berjalan lancar jika masalah pengawasan tidak dibenahi” tegas Desur sambil menambahkan masih banyak pengusaha nakal yang belum mengikutsertakan pekerja dan buruh jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan

Untuk itulah masalah pengawasan menjadi salah satu faktor penting suksesnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai contoh di Kabupaten Tangerang dan Tangsel, ada 5000 perusahaan, namun pengawas dari Disnaker hanya 18 orang. Dengan jumlah yang sangat minum itu, Desur meragukan bisa mendorong keberhasilan Inpres 2 Tahun 2021.

“Sebaiknya instansi terkait yang dilibatkan untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 dapat mencermati masalah pengawasan yang sudah menjadi masalah klasik selama ini. Jika perlu BPJS Ketenagakerjaan buat Satgas Optimalisasi dengan melibatkan Serikat Pekerja dan Civil Society,” tegas Desur yang juga Ketum FSP KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan).

Sementara Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala dan Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan merespon baik lahirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang melibatkan 26 lembaga termasuk 19 Kementerian, 34 Gubernur dan 514 Bupati dan Walikota seluruh Indonesia itu. Ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dan buruh.

“MOI akan turut serta ikut sosialisasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 agar dapat diketahui masyarakat pekerja, buruh dan masyarakat umum secara profesional bersinergi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Informasi dan Komunikasi maupun BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh jaringan media online akan kami gerakkan,” tegas Siruaya Utamawan dan Rudi Sembiring.

Sementara narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Muhyidin Mukim, Deputy Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi memberikan pemaparan tentang lahirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, buruh dan seluruh masyarakat Indonesia.

Selain berbagai program yang telah dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, kini BPJS Ketenagakerjaan membuat program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) bagi para pekerja dan buruh yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Melalui program JKP ini, para peserta akan memperoleh tiga manfaat yaitu bantuan uang tunai selama 6 bulan, akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja berbasis kompetensi. Namun ini berlaku bagi mereka yang berusia dibawah 54 tahun, berpenghasilan maksimal 5 juta, dan syarat-syarat lainnya,” tegas Muhyidin

Menjawab kendala tentang pengawasan dan sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Muhyidin menyebutkan akan menampung masukan tersebut agar dibahas dalam Tim Inpres sambil menunggu peraturan menteri tentang optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Ia menilai masukan dari bawah yang disampaikan dalam diskusi dapat menjadi bahan agar Inpres BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana sebagaimana cita-cita mulia memberikan perlindungan bagi para pekerja, buruh dan masyarakat.

“Kami juga terus melakukan perbaikan agar memudahkan masyarakat menjadi peserta dan melakukan klaim. Selain membenahi sistim pendataan berbasis data dukcapil, kemudahan pendaftaran juga dilakukan melalui online. Untuk itu mohon dukungan masyarakat,” tegas Mahyudin pria berdarah Jawa Timur itu.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *