Massa Tolak Plh Gubernur Papua, Bupati LSM LIRA Jayapura Yolanda Suebu Minta Warga Masyarakat Jangan Terprovokasi

  • Whatsapp
banner 468x60

Jayapura, MajalahPerwira – Kegaduhan yang terjadi, Jumat (25/6/2021) pagi hingga siang hari dengan tempat yang berbeda, membuat suasana di Kantor Gubernur Provinsi Papua dan Kantor Partai Demokrat menjadi tegang.

Massa yang mengatasnamakan pendukung Lukas Enembe tidak terima kalau Gubernur Papua aktif tiba-tiba diisi oleh pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk Kemendagri.

Massa yang tidak terima penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua diketahui setelah beredar PDF surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA.

Isi surat tersebut, berkenaan dengan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini sedang melakukan pengobatan di Singapura, juga terkait kekosongan kepemimpinan lantaran kinerja gubernur tak bisa diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal yang sudah meninggal dunia belum lama ini.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Papua, maka Dance Yulian Flassy selaku Sekda Papua untuk sementara menggantikan peran Lukas Enembe dalam tugas harian sebagai Plh Gubernur Papua.

Tidak terima atas penunjukan tersebut, massa pendukung Lukas Enembe berunjukrasa di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok 2 , Kota Jayapura, Papua dengan memalang pintu ruang Sekda.

Soal ini, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Jayapura yang juga tokoh pemudi Papua Yolanda Suebu angkat bicara.

“Aksi unjukrasa yang dilakukan massa menurut saya setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, hal ini sesuai amanat UUD 1945, dan itu termasuk bagi rakyat Papua,” demikian dikatakan Yolanda Suebu melalui pesan elektronik kepada wartawan, Sabtu (26/6/2021) pagi.

“Dan mungkin inilah cara rakyat di Papua menyampaikan pendapat mereka dengan kekesalan mereka. Namun yang saya harapkan tidak terjadi konflik,” harap perempuan pintar ini.

Dikatakan tokoh pemudi Papua yang selalu tegas dalam mengambil sikap, yakni bahwa rakyat bisa menyampaikan pendapat, tapi dengan jalan damai dan jangan terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Karena, situasi ini sangat memungkinkan bagi pihak ketiga untuk semakin memperkeruh keadaan. Rakyat berpendapat bahwa gubernur dipilih oleh rakyat dan memang benar demikian, tetapi rakyat seharusnya memahami bahwa ketika seseorang menjadi gubernur atau wakil gubernur, atau bupati dan walikota, dia (kepala daerah) telah memberikan dirinya untuk siap diatur oleh undang-undang atau aturan di negara ini,” tegasnya.

Dan menurutnya, itu adalah tanggung jawab setiap tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh intelektual agar dapat menjelaskan kepada rakyatnya.

“Hari ini rakyat berteriak, karena mereka merasa hak suara mereka tidak dihargai, itu bisa saja benar karena tidak semua rakyat memahami aturan pemerintahan di Indonesia. Apalagi berdemo disituasi Covid-19 ini juga sangat berpotensi meningkatnya penyebaran virus corona di Papua,” ucap Yolanda mengingatkan.

Terlebih lagi, kata Yolanda, berdemo disaat Papua sedang fokus mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun ini, itu juga membutuhkan tanggung jawab besar.

“Jadi alangkah lebih baik ditempuh secara damai dan tenang. Kalau ada pelanggaran secara administrasi ada jalur penyelesaiannya,” jelasnya.

Srikandi Papua pintar ini selalu melihat situasi dengan bijak. “Nah ini yang saya mau bilang bahwa jabatan sekda itu bukan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sekda itu jabatan tertinggi dalam birokrasi pemerintahan yang membawahi semua instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD),” tuturnya.

Di pemerintahan daerah, kata Yolanda Suebu, bila siapa yang terpilih dan ditunjuk menjadi sekda adalah murni tanggung jawab Mendagri. Jadi bukan harus orang asli Papua, tapi siapa pun bisa ketika pangkat dan golongannya telah memenuhi syarat.

JANGAN TERPROVOKASI

Sementara untuk Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah sangat jelas.

“Kalau gubernur dan wakil gubernur berhalangan, seperti meninggal dan atau sakit, maka Sekda sebagai pelaksana harian gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan dan situasi yang dimaksud itu ada di UU Nomor 23 Tahun 2014, dan kini sedang terjadi di Tanah Papua,” tandasnya, sembari menambahkan bahwa banyak hal yang harus dikerjakan oleh Sekda mewakili gubernur.

“Jadi rakyat jangan terprovokasi dengan situasi saat ini dan tetap tenang,” pintanya.

“Rakyat Papua itu unik , multi suku dan multi karakter. Otomatis multi cara pandang dalam menyikapi setiap masalah, apalagi masalah menyangkut suara rakyat dan pemimpin yang sangat kharismatik. Saya pun menghargai hak rakyat dan suara rakyat. Saya berharap jangan terprovokasi, jangan sampai terjadi konflik antara suku dan golongan,” ucapnya.

Papua, kata dia, adalah surga kecil di bumi, jadi tunjukkan surga itu ke dunia, buat dunia percaya bahwa benar surga yang jatuh ke bumi itu ada di Papua. Papua tanah damai, itu bukan slogan semata, tetapi benar-benar terbukti.

“Mari saya ajak seluruh rakyat Papua bersatu hati berdoa untuk Tanah Papua, berdoa untuk bapak Gubernur Papua (Lukas Enembe) agar tetap diberi kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Tanah Papua dan rakyat Papua. Juga berdoa agar rencana kembali (Lukas Enembe) bulan Juli itu tidak mendapat halangan apapun,” doanya.

Bukan itu saja, Yolanda juga mengajak warga masyarakat untuk berdoa buat bangsa Indonesia, karena itu pun perintah kitab suci bahwa ummat Tuhan harus berdoa buat pemimpin dan bangsanya.  MP-Frifod

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *