MUI Sesalkan Pernyataan Menko Polhukam Wiranto

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira.com. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Tauhid Sa’adi mengatakan, tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan.

Seharusnya hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agamanya.

“Pemerintah, sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan. Pasalnya hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Zainut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyebut agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI.

“Menurut saya pernyataan tersebut sebagai bentuk pembatasan hak berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi. Ini sebagai bentuk kemunduran dalam
praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” katanya.

Sebagai organisasi kemasyarakata, terang Zainut, MUI eksistensinya dijamin oleh konstitusi, hak dan kewenangannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak ada alasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun membatasi tugas dan tanggung jawab MUI dalam melayani masyarakat.

“Termasuk di dalamnya dalam menetapkan fatwa, sepanjang tugas dan tanggung jawabnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Zainut menerangkan, MUI dalam setiap menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutauhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelumnya Wiranto mengatakan, mulai sekarang, MUI harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Tujuannya menghindari polemik seperti fatwa MUI soal pelarangan atribut natal yang menyebabkan ormas melakukan
sweeping.

“Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif,” kata
Wiranto di Kantornya, Selasa (20/12/16). MP-JMP

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *