Mulyanto Minta Pemerintah Evaluasi Semua Proyek Infrastruktur

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto meminta pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional.

Mulyanto mengingatkan pemerintah, harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. Proyek yang belum layak sebaiknya jangan digrasa-grusu dieksekusi.

Read More

banner 300250

“Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung. Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” tegas Mulyanto kepada para wartawan, Selasa (12/10/2021).

Terkait rencana Pemerintah menyertakan APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat, Mulyanto meminta agar pemerintah tidak gegabah.

Mulyanto menghimbau, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan evaluasi menyeluruh program infrastruktur tersebut, apalagi untuk proyek yang mengalami pembengkakan biaya.

“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI ini.

“APBN itu uang rakyat. Ini sumber daya langka. Jadi penggunaannya selektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” lanjut Mulyanto.

Politisi senior PKS itu mendukung bila DPR berniat membentuk panitia khusus (pansus) terkait infrastruktur ini.

Menurut Mulyanto, DPR RI perlu membentuk pansus untuk mendalami kasus-kasus terkait infrastruktur di atas, dalam rangka mencari penyebab mendasarnya untuk kemudian diusulkan rekomendasi perbaikan.

“Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan APBN untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kereta cepat itu,” tukas Mulyanto.

Padahal, tambah Mulyanto, sebelumnya dikatakan proyek kereta cepat itu merupakan program swasta yang tidak boleh menggunakan APBN.

“Selain itu, pekan lalu dikabarkan BUMN Waskita Karya telah menjual tol Cibitung-Cilincing senilai Rp2,4 triliun. Padahal biaya pembangunan tol ruas Cibitung-Cilincing itu membengkak hingga Rp10,8 triliun. Beberapa pengamat memperkirakan aksi jual rugi ini akan terjadi lagi di proyek infrastruktur lainnya,” tutup Mulyanto.

Diketahui BUMN karya-karya ini memiliki utang yang cukup besar. Adhi Karya mencapai Rp34,9 triliun, Waskita Karya Rp91,76 triliun, PTPP Rp39,7 triliun, dan Wijaya Karya Rp45,2 triliun.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *