Peringati Harkitnas, Ketua DPD RI: UU Koruptif dan Perilaku Korupsi Harus Diperangi

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di pemerintahan untuk menghentikan perilaku koruptif.

Menurut LaNyalla, perilaku tersebut akan menghambat pembangunan daerah.

Read More

banner 300250

Hal tersebut disampaikan LaNyalla kepada sejumlah tokoh yang hadir dalam Webinar Kebangkitan Nasional sekaligus Peluncuran Buku Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, Kamis (20/5/2021) di Hutan Kota Plataran, Senayan, Kamis (20/5/2021).

LaNyalla menjelaskan, meski DPD memiliki kewenangan pengawasan atas Undang-Undang (UU) tertentu dan atas peraturan daerah (perda), tetapi DPD RI bukan lembaga pencegah korupsi, tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan penguatan perekonomian daerah.

“Di DPD RI sendiri, ada tiga isu strategis daerah yang harus disuarakan. Pertama percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah, kedua peningkatan indeks fiskal daerah, dan ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran daerah,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Kadin Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan, ketiga isu tersebut sangat berkaitan dengan pencegahan korupsi di daerah.

“Karena, perilaku koruptif akan menghambat dan memperlambat pencapaian ketiga hal strategis tersebut. Dampaknya adalah semakin terhambatnya pembangunan daerah,” tutur LaNyalla.

LaNyalla mengaku, dirinya melihat dari sisi lain mengenai banyaknya kepala daerah serta anggota DPRD yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi.

“Dalam konteks pencegahan korupsi, kita sebagai bangsa harus memiliki pandangan yang sama. Pandangan itu harus dipahami dan tertanam dalam benak semua kepala daerah, khususnya, dan penyelenggara negara pada umumnya,” ungkap mantan Ketua PSSI ini.

LaNyalla menerangkan, tujuan dibangunnya Indonesia sudah dituangkan dalam konstitusi, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur. Termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif, dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi,” papar LaNyalla.

Menurut senator asal Dapil Jatim ini, ketika ada UU yang memerintahkan penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka sejatinya UU tersebut adalah UU koruptif.

“Ini bukan hanya soal APBD atau APBN saja juga bukan hanya tentang kepala daerah saja, tetapi soal komitmen kita sebagai bangsa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara ini,” pungkas LaNyalla Mattalitti.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Koordinator Presidium Majelis
Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI Manimbang Kahariyady, juga Para Pembicara Diskusi Hamdan Zoelva, Erman Suparman, dan Fahri Hamzah. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *