PRESIDEN LIRA SERUKAN AGAR NASIONALIS-ULAMA-TNI-POLRI WASPADAI GERAKAN PKI BARU

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira.com.  Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal menyerukan agar kelompok nasionalis-ulama-TNI-Polri mewaspadai gerakan memecah belah diantara kelompok masyarakat.

Berbagai pertikaian disinyalir merupakan agenda politik kelompok tertentu untuk menperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa rakyat sadari, tegasnya kepada media di Jakarta.

“Gerakan seperti PKI sudah menyusup diberbagai kelompok untuk melakukan politik pecah belah. Memanfaatkan media sebagai ujung tombak, menyebar isu dan mendiskreditkan. Karena itu TNI, Polri, Nasionalis, Ulama, Tokoh Agama, Para Pemuda, Aktivis, Ormas, LSM dan mahasiswa harus mewaspadai gerakan ini,” paparnya.

Menurut pria dari keluarga ABRI itu, adanya berbagai kisruh ditengarai merupakan agenda politik kelompok tertentu yang dikendalikan asing dengan menggunakan isu agama, ekonomi, perebutan jabatan, demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM) serta teroris. Agenda besarnya adalah penguasaan bangsa Indonesia agar NKRI retak dan dapat dikuasai.

Tanpa disadari oleh rakyat Indonesia, bangsa kita sedang mengalami masalah besar. Penyusup sudah masuk keberbagai sendi kehidupan. Gerakan gaya PKI Baru telah tumbuh subur. Kelompok strategis yang mengusung semangat nasionalisme dan religius akan menjadi sasaran utama. Anak-anak muda mulai dicekokin dengan Narkoba. LSM, Ormas dan Partai diobok-obok, dilemahkan, Agama dipecah belah dengan isu anti Kebhinneka Tunggal Ika, peratuan diadu dengan isu sara, dll.

“Ini karena pemerintah kurang waspada. Transformasi dan pemahaman bela negara diabaikan. Hanya lips service. Jargon-jargon NKRI, Bhinnenka Tunggal Ika, Pancasila justru dijadikan alat untuk mengelabui niat busuk kelompok kepentingan bagi bangsa. Lantas rakyat larut. Yang benar jadi salah dan yang salah jadi pahlawan,” ungkap pria Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Suruh Indonesia (KSPSI) itu.

Perlemahan sistimatis untuk membuat civil society organization (CSO) tidak berdaya dimulai dengan penghapusan bansos atas nama penghematan, tranparansi dan anti korupsi. Hutang menggunung atas nama pembangunan.

Partai dikuasai atas nama demokrasi, Visa dibebaskan atas nama naikkan kunjungan wisata. Yang datang justru tenaga kerja illegal. Media kritis ditutup atas nama keamanan, sementara media televisi banyak telah dikuasai asing sajikan berita yg tidak tepat dan membodohi.

Banyak para pemimpin pamer lewat media, bertemu, berkumpul dan bicara atas nama rakyat dan bangsa. Itu baik dan bagus, tapi lebih bagus lagi, tutur Jusuf Rizal jika penyelesaian masalah dilakukan secara substansial. Jangan yang sakit kaki yang diobati kepala. Katanya bela rakyat tapi justru kian jauh dari rakyat. Bahkan yang bersuara kebenaran dan kritis dibragus atas nama makar.

Saat ini kebijakan yang pro rakyat banyak dipangkas, lagi-lagi atas nama penghematan. Tarip listrik terus meroket, penggusuran kaki lima dan pemukiman. Tidak ada lagi peduli wong cilik. Yang ada adalah gerombolan wong licik.

Jakarta adalah sasaran pertama penguasaan asing. Reklamasi akan menjadi Hongkong kedua dengan investasi ratusan trilyun rupiah yang membuat kaum Politisi dan Aparat lumpuh bahkan KPK sekalipun keok. Melalui moyoritas investasi akan menjerat Indonesia dari Sabang sampe Merauke. Bisa-bisa mimpi indah jadi mala petaka.

“Untuk itu mari bersatu dan mewaspadai gerakan yang mampu membuat Indonesia terbelah dan dikuasai asing. Kelompok Nasionalis-Ulama-Pemuda-Mahasiswa-Pekerja-LSM-TNI-Polri, Ormas dan lainnya harus lebih merapatkan barisan untuk perkuat ketahanan bangsa, persatuan dan kesatuan. Jika tidak, pelan tapi pasti, rakyat akan jadi jongos dan Indonesia ambruk” tegas Jusuf Rizal. MP-MHS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *