Rakyat Miskin Makan Susah Kini Dipaksa Beli Ponsel Pintar dan Pulsa, Sukamta: Dzolim!

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk berbagai aktivitas masyakarat di luar rumah mulai dari perjalanan antar kota, masuk pusat perbelanjaan hingga bepergian ke tempat wisata.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, kebijakan penggunaan aplikasi peduli lindungi semakin memberatkan masyarakat miskin.

Read More

banner 300250

“Kami memahami keinginan pemerintah untuk mengatasi pandemi dengan memantau pergerakanan warga dalam pandemic Covid-19 bisa dideteksi. Namun, kebijakan mewajibkan setiap warga negara memiliki aplikasi peduli lindungi bisa membuat masyarakat miskin sengsara, karena harus menggunakan telepon pintar,” kata Sukamta, Senin (30/8/2021)

Menurut Sukamta, jangankan untuk membeli ponsel pintar dan pulsa, untuk makan saja rakyat yang hari ini tidak mampu, sudah merasa berat.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah diskriminatif. Rakyat yang tidak mampu punya hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Jangan karena ingin mudah kemudian mengabaikan fakta, tidak semua rakyat Indonesia memiliki ponsel dan telah mendaptkan vaksinasi. Kebijakan harus utuh dan adil untuk semua warga tidak tergantung pada kemampuan ekonominya,” tegas Sukamta.

Sukamta menilai, pemerintah latah dan vaksinasi jauh dari target.

Selain permasalahan kemampuan ekonomi, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini menyebut, syarat vaksin seakan-akan menunjukkan pemerintah telah berhasil melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Padahal realisasi vaksinasi masih jauh dari target.

“Kebijakan pemerintah dalam penangangan Covid-19 ini tidak jelas. Baru 34 juta atau 16 persen dari target rakyat Indonesia yang telah selesai disuntik vaksin tahap kedua. Tapi pemerintah sudah mewajibkan penggunaan sertifikat vaksin untuk berbagai kegiatan seakan-akan sudah sebagian besar rakyat telah mendapatkan vaksin,” ucap Sukamta.

Lebih lanjut legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta ini menyarankan, pemerintah jangan latah mengikuti negara tetangga yang telah memberikan vaksin kepada sebagain besar warganya.

“Kebijakan latah ini semakin membuat susah rakyat. Baiknya, disarankan bukan diwajibkan telah divaksinasi ketika bepergian atau tuntaskan dulu target vaksinasi, baru diatur seperti itu,” pungkas Sukamta.

Berdasarkan data pemerintah, hingga Minggu (29/8/2021) jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua yaitu sebanyak 34.858.000 orang atau 16,74 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 61.654.676 orang atau 29,60 persen.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *