Responi Konferensi Pers Kubu Moeldoko, PD AHY: Mereka Telah Membohongi Publik

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Pelaku GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat -red) sejak awal memang selalu mengumbar kebohongan dan fitnah karena merasa dilindungi dan didukung oleh oknum kekuasaan secara terang-benderang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra kepada para awak media, Jumat (12/3/2021) meresponi Konferensi Pers yang dilakukan PD kubu Moeldoko, Kamis (11/3/2021).

Herzaky menyatakan, bohong apabila mereka katakan ada pemecatan 200 orang Ketua DPC. “Itu fitnah yang sangat keterlaluan yang mereka umbar. Hentikan fitnah dan tipu daya seperti ini di muka publik. Bicara selalu dengan kebohongan dan tanpa data,” katanya.

Sebelum KLB abal-abal kubu Moeldoko, terang Herzaky, memang ada beberapa ketua DPC yang memang digeser dari posisinya, tapi jumlahnya sangat kecil, yakni sekitar 30-an orang. “Mengapa bisa beranak jadi 200 di kubu pelaku GPK-PD? Memang kami mesti banyak maklum menghadapi mantan kader yang frustasi yang senang menyebar kebohongan,” tuturnya.

Herzaky mengatakan, adalah bohong apabila kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah. “Kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh Negara melalui SK Menhukham, dan sudah tercatat di lembar negara,” tegasnya.

Menurut Herzaky, dalam konsiderans-nya jelas tercantum, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kemenkumham, berkas hasil Kongres 2020 itu sesuai dengan pasal-pasal terkait di UU Parpol Tahun 2008 yang sudah diubah melalui UU Parpol Tahun 2011. “Kalau dikatakan kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 tidak sah, berarti para pelaku GPK-PD telah menghina Menkunham dan staf-stafnya, serta menganggap Kemenkunham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya,” tukasnya.

Herzaky juga menyayangkan, rencana tuntutan Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan kepada AHY. “Para pelaku GPK-PD ini ada apa-apa sedikit membawa ke ranah hukum, seperti paling tahu dan paling patuh hukum saja,” ujarnya.

Herzaky Mahendra Putra menegaskan, jelas-jelas kubu Moeldoko melanggar hukum, tidak tahu dan tidak patuh hukum, dengan mengadakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumut, Jumat (5/3/2021) lalu. “Mereka tidak berhak sebagai penyelenggara, syarat pelaksanaan tidak dipenuhi, dan tidak dihadiri oleh pemilik hak suara, berdasarkan AD/ART maupun UU Parpol. Bahkan, izin dari kepolisian setempat dan pemerintahan setempat untuk melaksanakan kegiatan, tidak ada,” jelasnya.

Sekarang, lanjut Herzaky, kubu Moeldoko mau menakut-nakuti kubu AHY, karena mereka memang tahu mereka itu pihak yang salah dan kegiatan kemarin yang diklaim sebagai KLB itu tidak sah. “Makanya sekarang asal tembak saja kemana-mana, keburu sudah malu luar biasa karena gagal melaksanakan KLB sah, gagal membawa pemilik suara ke KLB dagelan, dan gagal membuat KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum PD yang sah,” ucapnya.

Herzaky mengungkapkan, para pelaku GPK-PD ini memang sejak awal selalu konsisten, yaitu konsisten selalu berbohong. “Misalnya, KSP Moeldoko tidak ada kaitannya dengan rencana KLB, tapi kenyataannya kita tahu yg jadi Ketum abal-abal versi KLB dagelan itu siapa,” terangnya.

Lalu, sambung Herzaky, katanya akan ada 1.200 orang yang akan hadir ke KLB Dagelan, ternyata hanya 400-500-an.
“Terus, katanya bakal didatangi 80 persen pemilik suara. Ternyata, nol persen pemilik suara,” ungkapnya.

Herzaky mengingatkan, kalaupun KSP Moeldoko kemudian mundur dari KSP, bukan berarti abuse of power dan intervensi eksternal dalam konflik ini kemudian dianggap tidak ada. “Abuse of power dan intervensi eksternal sudah berlangsung sejak Januari 2021 ketika para pemilik suara kami ditelpon dan diminta bertemu dengan oknum kekuasaan meskipun dengan cara tipu daya, dan menunjukkan wajahnya secara terbuka di hari KLB Dagelan digelar,” katanya.

Karena itu, tambah Herzaky, kubu AHY yang selama ini didukung penuh masyarakat, para penggiat demokrasi, ahli hukum, akademisi, para pakar yang berintegritas, akan terus melawan tindakan abuse of power oleh oknum lingkar dalam kekuasaan, karena tindakan abuse of power ini sangat mencederai demokrasi, sangat tidak bermoral, tidak patut, dan mengabaikan aturan parpol maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Demokrasi Indonesia akan jatuh ke jurang, jika perilaku seperti ini dibiarkan dan bakal menjadi preseden buruk bagi demokrasi,” pungkas Herzaky Mahendra Putra. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *