Tak Usulkan Perpanjangan Bansos Tunai, HNW: Mensos Seharusnya Berpihak Pada Rakyat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang justru ngotot tidak memperpanjang bantuan sosial (bansos) tunai untuk warga di saat rakyat miskin bertambah, di saat darurat nasional Covid-19 belum landai juga.

“Bahkan diungkapkan oleh Direktur Anggaran Bidang PMK Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mensos tidak mengajukan usulan perpanjangan bansos tunai yang akan selesai pada bulan April,” kata HNW kepada para wartawan, Selasa (13/4/2021).

Read More

banner 300250

Padahal, lanjut HNW, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperpanjang bansos tunai apabila diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Keengganan Mensos untuk memperjuangkan program tersebut juga mencederai sejarah Kemensos yang sejak awal dibentuk pada 19 Agustus 1945 adalah dalam rangka menyalurkan bantuan sosial bagi rakyat miskin pasca kemerdekaan. Dan sekarang, akibat Covid-19, rakyat miskin bukannya berkurang dari tahun 2020, justru bertambah sebanyak 2,7 juta orang menurut BPS per Februari 2021,” papar Wakil Ketua Majelis Syura DPP PKS ini.

HNW menyayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bansos bagi rakyat miskin, bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bansos tunai.

“Hal yang ditolak oleh para warga sebagaimana mereka sampaikan aspirasinya ke saya saat reses. Mestinya Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan olh Direktu Anggaran bid PMK Kemenkeu,” saran HNW.

HNW yang juga anggota DPR RI Komisi VIII sebagai mitra Kemensos ini menyesalkan sikap Mensos Risma yang enteng saja dan terburu-buru kembali membuat keputusan sepihak menghentikan program bansos dengan alasan ketiadaan anggaran.

“Tapi Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran,” ujar HNW

Padahal, lanjut HNW, anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan.

“Sayangnya Mensos justru masih berkilah dengan alasan ketiadaan anggaran, sekalipun anggaran program PEN untuk perlindungan sosial tahun 2021 ada dalam jumlah melimpah mencapai Rp 157,4 triliun, dan Kemenkeu juga nyatakan ada cadangan anggaran di beberapa klaster perlindungan sosial,” ungkap mantan cagub DKI Jakarta tahun 2007 ini.

Sementara, sambung HNW, anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan program bansos tunai itu hanya sekitar Rp 12 triliun per 4 bulan, sangat mungkin diakomodasi dalam skema anggaran PEN untuk Perlindungan Sosial.

“Kementerian Agama (Kemenag) sebagai mitra lain dari Komisi VIII yang juga sedang mengusulkan pengajuan tambahan anggaran untuk subsidi kuota pembelajaran jarak jauh madrasah senilai Rp 1 triliun,” beber HNW.

HNW pun mengingatkan, momentum pertumbuhan ekonomi nasional umumnya terjadi pada kuartal 2 tahun berjalan.

“Sepanjang kuartal 2 tersebut juga akan terjadi momentum bulan Ramadhan yang rutin menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57,6%),” tukas HNW.

Bahkan, tutur HNW, untuk program itu pemerintah mengalokasikan anggaran baru berupa subsidi perusahaan belanja digital untuk melaksanakan hari belanja online nasional.

Seharusnya, tukas HNW, pemerintah melengkapinya dengan pemberian bansos tunai agar masyarakat memiliki ketersediaan uang untuk dibelanjakan.

“Bauran kebijakan di kuartal 2 berupa subsidi ke perusahaan belanja digital, di luar subsidi BUMN senilai Rp 125 triliun dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 20 triliun padahal bermasalah karena korupsi, mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat,” jelas HNW.

Menurut legislator asal Dapil DKI Jakarta 2 ini, Mensos punya daya tawar yang cukup, dan sesuai dengan sumpah jabatannya, harusnya mau berjuang keras dan cerdas mengajukan usulan tambahan anggaran untuk perpanjangan bansos tunai, agar masyarakat terdampak Covid-19 bisa tetap bertahan dan bahkan berkontribusi untuk suksesnya program pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras. Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar rakyat terdampak Covid-19 bisa bertahan dan bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di tingkat yang paling riil yaitu Rakyat miskin terdampak Covid-19,” pungkas HNW. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *