Terkait Implementasi Royalti Batubara 0%, Mulyanto: Pemerintah Harus Hati-Hati

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira  – Pemberlakukan kebijakan royalti 0% bagi perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi menimbulkan polemik dari berbagai pihak.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah selektif dan berhati-hati. “Pemerintah harus memperhatikan ketentuan UU Minerba terkait hilirisasi batu bara, sehingga pendapatan negara atas hilirisasi batu bara lebih besar daripada penerimaan negara dari royalti selama ini,” kata Mulyanto kepada para awak media, Senin (23/2/2021).

Read More

banner 300250

Mulyanto minta Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengawasi betul pelaksanaan ketentuan ini. Jangan sampai klausul ini menjadi modus baru bagi kebocoran keuangan negara. “Jadi harus jelas dan definitif kriteria pengusaha yang melaksanakan hilirisasi tersebut, yang dibuktikan dengan adanya produk hilirisasi yang ekonomis. Bukan sekedar asal-asalan sekedar memenuhi formalitas persyaratan untuk mendapat dispensasi 0% royalti,” tegasnya.

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini berharap, ketentuan ini dapat menekan nilai impor komoditas energi seperti gas LPG yang nantinya dapat menurunkan defisit transaksi berjalan sekaligus menguatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, tambah Mulyanto, hilirisasi batubara juga diharap dapat mengundang investasi, menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan keahlian serta menghasilkan multi flyer-effect bagi sektor ekonomi lain. “Filosofinya sudah sangat bagus, namun kalau pengaturan dan pengawasannya lemah maka bisa jadi dimanfaatkan sebagai celah bagi pengusaha tambang untuk lari dari kewajiban membayar royalti mereka kepada negara,” pungkas Mulyanto.

Sebelumnya, pada Senin (22/2/2021) pemerintah mengeluarkan aturan pembebasan royalti bagi perusahaan tambang batubara yang melakukan hilirisasi.

Hal ini seiring dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Aturan pembebasan royalti itu tercantum dalam Bab II Pasal 3. Di dalamnya tertulis, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan royalti 0%. MP-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *