Tumpak Panggabean: Kewenangan Dewas KPK Perlu Dibentuk

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan tidak ada kendala dan hambatan berarti yang dihadapi Dewas KPK dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2020.

“Secara umum saya katakan tidak ada hambatan, karena dari 2020 yang kita lalui, Dewas tidak menemukan satu hambatan yang berarti,” kata Tumpak kepada pada saat menghadiri raker KPK dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/3/2021).

Read More

banner 300250

Namun, lanjut Tumpak, ada satu permasalahan yang perlu dipikirkan, yakni Dewas KPK ini, hanya punya tugas, namun tidak punya kewenangan.

“Dalam UU tidak ada sedikit pun, mengenai kewenangan Dewas. Yang ada di dalam pasal 37 B hanya tugas,” ungkap mantan Ketua KPK ini.

Tumpak pun menyebut, keempat tugas Dewasa KPK itu adalah, melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. kedua, memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyitaan penggeledahan dan penyadapan.

“Ketiga, ini yang saya sampaikan pertama itu, kode etik menyusun itu. Keempat melakukan evaluasi pimpinan pegawai KPK. itu saja,” ungkap Tumpak.

Menurut Tumpak, setiap dewan/komisi pengawas memiliki tugas dan kewenangan seperti Komisi Kejaksaan, Kompolnas, dan Komisi Yudisial.

“Suatu komisi katakanlah Komisi Kejaksaan disitu disebut tugasnya, kemudian dalam melakukan tugas ini komisi berwenang melakukan ini dan itu. Ataupun Kompolnas, dalam aturannya Kompolnas bertugas ini dan dalam melaksanakan tugas itu Kompolnas berwenang melakukan ini dan itu. Begitu juga komisi Yudisial. Yang terakhir sekarang ada satu padanan yang pas keberadaan Dewas di KPK,” papar Tumpak.

Tumpak Panggabean membandingkan keluarnya Perpres Nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga investasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Ini baru, di situ lembaga investasi terdiri dari Dewas, selalu Dewas di depan, baru Dewan Direktur. Mirip, sama dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK terdiri dari Dewas, Pimpinan KPK, dan pegawai KPK,” jelas Tumpak.

Tumpak menyarankan, sebaiknya dalam UU KPK selain mengatur tugas Dewas, sebaiknya dalam melaksanakan tugas itu ada pasal yang mengatur mengenai Kewenangan-kewenangan Dewas.

“Saya katakan tadi tahun 2020 kami tidak menemukan hambatan, tapi kemudian bisa saja ini menjadi suatu hambatan karena kekurangan aturan, jadi bagaimana tahun 2020 kami lakukan semua ini tanpa hambatan. Semua kami lakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dengan pimpinan,” imbuhnya.

Namun, Tumpak mengaku, dirinya melontarkan ide ini bukan untuk memaksa agar dicantumkan pula kewenangan Dewas KPK, tetapi hal itu perlu ada, dan perlu dibentuk.

“Mungkin ini saya terlupakan, makanya saya tidak pernah katakan UU Nomor 19 itu melemahkan KPK, saya tidak pernah katakan itu, tetapi saya selalu bilang memang banyak hal yang krusial di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 itu,” pungkas Tumpak Panggabean.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *