UU Ciptaker Ditolak MK, Firman Soebagyo: Kami Akan Lakukan Revisi UU 12/2011

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Yang namanya gugatan uji materiil itu adalah sesuatu yang lazim, yang dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu apapaun konsekuensinya, sekalipun itu yang namanya pil itu pahit, harus kita telan selama itu bisa menyembuhkan suatu penyakit bukan menambah penyakit.

Demikian disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo ketika menjadi narasumber Diskusi 4 Pilar MPR RI dangan tema: “Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pascaputusan MK” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senin (29/11/2021).

Read More
banner 300250

Oleh karena, kata Firman, di dalam Judicial Review ini juga menjadi salah satu hal yang menarik dan positif.

“Hal ini menunjukkan, demokrasi yang ada di Indonesia ini sudah berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan, oleh karena itu pemerintah tentunya juga merespon hal yang sama,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

Firman menjelaskan, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri adalah bentuk kehadiran negara.

“Di mana ada tidak kepuasan masyarakat terhadap berbagai regulasi undang-undang yang masyarakat tidak puas, maka koridornya, pintu masuknya dalam melakukan gugatan uji materil, oleh karena itu kita harus junjung tinggi dan kita akui,” tutur Firman.

Namun, tutur Firman, ketika gugatan uji materiil itu sudah diputuskan maka kita harus menjalankan sebagaimana amar putusan yang dilakukan oleh MK dan kita tidak boleh membuat tafsir-tafsir lain, selain keputusan MK yang sudah ada.

Firman menegaskan, pihaknya akan merevisi UU 12/2011, di mana dalam UU 12/2011 diatur tata cara penyusunan undang-undang.

“Pembentukan dan penyusunan undang-undang itu nanti kita akan normakan frasa omnibus law, artinya kalau sudah dimasukkan, maka ini menjadi konstitusional, persoalannya sudah selesai,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Firman mengungkapkan, yang diputuskan oleh MK itu tidak membatalkan pasal per pasal, namun hanya akan ada penyempurnaan.

“Ada beberapa hal penyempurnaan dan ini menjadi tugas pemerintah dan pemerintah sedang menyusun itu dan Insya Allah kita akan tahapan-tahapan, Desember ini kita akan menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 baik jangka panjang dan jangka menengah,” beber Firman.

Firman meyakini pemerintah akan memasukkan yang sama dengan DPR RI untuk merevisi UU 12 tahun 2011, kemudian untuk pemerintah nanti akan menyesuaikan terhadap amar keputusan tentang pasal-pasal yang disempurnakan redaksionalnya.

“Sekali lagi kami yakin kan kepada seluruh pengusaha dan temen-temen aktivis, penggiat daripada sektor-sektor yang terkait di sini saya rasa minta untuk tidak membuat satu tafsir-tafsir yang di luar keputusan dan sekali lagi tidak ada pasal yang dibatalkan, artinya undang-undang masih berlaku dan kemudian kita akan melakukan tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan tadi,” papar Firman.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jateng 3 ini menuturkan, DPR RI akan melakukan mekanisme melalui rapat pimpinan Baleg.

“Nanti kita akan usulkan dalam mekanisme masuk dalam Prolegnas kita akan menyempurnakan UU 12/2011, sehingga nanti setelah prasa omnibus law dimasukkan atau di normakan maka hal itu akan menjadi konstitusional. Jadi itu kira-kira yang kami sampaikan,” pungkas Firman Soebagyo.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *