Wacana Amandemen UUD’45 oleh MPR RI, Syarief Hasan: Belum Ada Keputusan Apapun

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, MajalahPerwira – Memang saat ini isu mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) sangat seksi sekali, tetapi perlu saya sampaikan, sampai dengan saat saat ini belum ada keputusan apapun dari MPR RI tentang amandemen UUD’45.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan saat menjadi narasumber Diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Mencapai Cita-cita Bangsa” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/9/2021).

Read More

banner 300250

Syarief mengungkapkan, saat ini Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 sesuai dengan amanah dari pimpinan MPR RI periode sebelumnya masih melakukan kajian tentang wacana untuk melakukan amandemen.

“Kajian itu juga termasuk kajian eksistensi tentang *fungsi dan tugas DPD dan juga menyangkut masalah ketatanegaraan republik Indonesia,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Syarief menyatakan, rapat Pimpinan MPR RI kemarin, berkesimpulan, saat ini akan dilakukan pendalaman
karena banyak aspek yang berpengaruh, yang harus dipertimbangkan, dan tentu perlu dilakukan kajian karena adanya sistem ketatanegaraan.

“Ini juga perlu menjadi perhatian dan yang perlu disikapi juga sebenarnya amandemen ini hanya sesuai dengan rekomendasi dari para Pimpinan MPR RI sebelumnya yang dibahas itu sangat terbatas,” tutur Syarief.

Jadi, lanjut Syarief apa yang menjadi menjadi pembahasan, menjadi topik jadi tranding informasi saat ini, merupakan masukan bagi MPR RI, karena hal ini menyangkut masalah hajat 270 juta rakyat Indonesia.

“Ke depan ya dengan pertambahan penduduk pada tahun 2045, kemungkinan saja penduduk Indonesia akan menjadi 300 juta rakyat Indonesia, sehingga itu juga menjadi pertimbangan MPR RI untuk mendalaminya,” tukas Syarief.

Syarief menyatakan, MPR RI tidak akan buru-buru memutuskan mengenai amandemen UUD’45 ini.

“Kami sepakat di pimpinan MPR setelah pendalaman dilakukan mendalam di badan kajian, kami akan memberikan melakukan sosialisasi untuk mendapat respon dari masyarakat, semua stakeholder. Apa pandangan, mereka karena kami tidak ingin hanya karena isu tentang amandemen ini rakyat menjadi terbelah. Sementara banyak hal yang lebih esensi yang harus dipikirkan, belum termasuk antara lain pandemi Covid-19 dan ekonomi yang harus recovery lagi,” papar Syarief.

Demokrat Tolak Amandemen UUD’45

Syarief pun menegaskan, Partai Demokrat (PD) menolak amandemen UUD’45 karena apabila hanya untuk mengesahkan PPHN menjadi landasan operasional dalam sistem ketatanegaraan, maka hal itu dapat dilakukan dengan Ketetapan (TAP) MPR RI.

“Sekali lagi saya dari Fraksi Partai Demokrat, posisi kami adalah menolak untuk melakukan amandemen, karena banyak yang harus kita lakukan, sementara menurut kami untuk melakukan PPHN itu cukup melalui undang-undang, maksimal bisa melalui TAP MPR. Jadi tidak perlu dengan melakukan perubahan amandemen, karena banyak yang harus menjadi pertimbangan banyak pertimbangan,” urai Syarief.

Karena ini arena politik, sambung Syarief, maka segala sesuatu bisa berubah, sehingga lebih baik keberadaan PPHN diperkuat melalui undang-undang saja.

“Toh hari ini UU No 17 dan UU No 25 sudah memberikan bukti. Itu juga sudah memberikan hasil yang luar biasa bagi pembangunan bangsa kita,” tegas legislator asal Dapil Jabar 3 ini.

“Kalau saya ingin selama 10 tahun, kita bernegara tujuannya hanya satu, yaitu kesejahteraan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadi parameternya, bukan dalam bentuk monumental,” pungkas Syarief Hasan.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *